Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menegaskan bahwa CEO Lippo Karawaci John Riady perlu diundang untuk memberikan keterangan terkait kisruh proyek pembangunan apartemen Meikarta.
Menurut Andre, keterangan John Riady diperlukan agar kasus mangkraknya mega proyek Meikarta itu bisa segera dicari solusinya dan tidak berlarut-larut.
"Kita gak mau kasus Meikarta berlarut-larut. kalau mau kita agendakan undang John Riady kesini. Mohon maaf kalau kami gak kaim bejek bapak, gak panggil ke DPR, bapak injek orang-orang itu (pembeli unit Meikarta)," tegas Andre dalam RDPU membahas persoalan proyek apartemen Meikarta bersama perwakilan PT MSU dan Lippo Cikarang Tbk di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/2).
Politikus Gerindra ini mengaku mendapatkan informasi dari konsumen jika pihak Lippo bisa atur Jaksa, hakim dan polisi sehingga berani melakukan penuntutan itu.
"Saya dengar perusahaan bapak bilang bisa atur polisi, bisa atur Jaksa, bisa atur hakim, makanya bapak berani menuntut orang-orang itu," tegasnya kepada Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk, Ketut Budi Wijaya dalam rapat.
"Bahkan di tuntutan bapak harta bergerak dan tidak bergerak mau disita di pengadilan. Bapak yang utang kok orang yang nuntut haknya di dzolimi. Sakit jiwa ini,” imbuh Andre geram.
Menurutnya, jika DPR tidak turun tangan tuntuan tersebut tidak mungkin dicabut oleh pihak Lippo. Karenanya dia merasa pimpinan utama Lippo perlu dipanggil untuk penyelesaian kasus ini segera selesai.
"Kalau memang gak bisa jawab ya kita panggil bos-bos Lippo. Ini Republik Indonesia bukan Republik Lippo, gak ada yang bisa ngatur Republik ini," tegas Andre.
Baginya, hal ini perlu dilakukan agar menunjukan jika DPR itu adalah milik bangsa dan tidak akan tunduk kepada oligarki.
"Negara ini milik Republik Indonesia, supaya paham oligarki-oligarki itu, kita bakal hadapin," tegasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VI Andre Rosiade Lippo Meikarta PT MSU
